Menurut Jokowi, siapa yang seharusnya membayar ganti rugi kepada warga korban Lumpur Lapindo sudah jelas. Karena yang seharusnya membayar adalah PT Lapindo Berantas, dimana menjadi awal mula adanya tragedi tersebut. "Ganti rugi duitnya siapa. Itu yang salah siapa. Sudah jelas belum. Masak negara nggak berani melakukan. Negara berdaulat kok. Berdaulat politik ya gitu itu," ujarnya. Dia mengungkapkan, negara harus hadir dalam kasus ini karena menjadi permasalahan nasional. Pasalnya banyak rakyat yang menderita karena adanya tragedi Lumpur Lapindo ini.
"Ini hubungannya dengan rakyat yg menderita gitu lho. Kita ini kan detail masuk ke lapangan dulu. Makronya itu dulu aja. Ini bukan masalah kecil tapi masalah besar. Terserah usahanya. Saya punya cara tidak saya sebut sekarang," tegas Jokowi.
Ketika ditanyai apakah akan memaksa PT Lapindo Berantas, Jokowi menjawab, tidak perlu melakukan hal tersebut. Karena sebelum dirinya menjadi presiden saja, mereka sudah melakukan pembayaran.
"Nggak dipaksa saja sudah bayar kok. Belum tentu. Kalau nanti Presidennya Jokowi belum tentu. Kalau Presidennya Jokowi siapa tahu langsung dibayar. Kan gak ngerti kita. Jangan mendahului namanya berprasangka," tutupnya.
Sumber: merdeka.com
