Jokowi: Kalau Pilkada Langsung, yang Tak Punya Duit Bisa Menang

Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU Pilkada) saat ini tengah dibahas Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Mayoritas fraksi dari kubu Prabowo Subianto memilih Pilkada melalui persetujuan DPRD tanpa adanya pemilihan langsung alias tak melibatkan rakyat.

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju Pilkada lewat DPRD, atau Pilkada tak langsung. Alasannya, sistem Demokrasi di Indonesia akan kembali mundur ke masa pemerintahan yang lalu.

"Ya mundur dong. Kalau pilihan rakyat, yang nggak punya duit bisa menang," kata Jokowi usai acara Kongres Pergerakan Desa 2014, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (6/9).

Jokowi berjanji jika sudah dilantik sebagai presiden bakal memperjuangkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

"Ya iya dong. Jelas dipilih oleh rakyat, kok kembali lagi ke yang dulu," jelasnya.

Sebelumnya, Panja RUU Pilkada saat ini sedang digodok oleh DPR. Ada tiga opsi yang ditawarkan dan menjadi pro dan kontra antar fraksi di DPR.

Opsi pertama, pasangan Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih langsung seperti sekarang. Dalam opsi ini didukung oleh PDIP, Hanura, PKB dan pemerintah.

Opsi kedua, pasangan Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih oleh DPRD didukung oleh Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKS dan Gerindra.

Opsi ketiga, Gubernur dipilih langsung, namun Bupati, wali kota dipilih DPRD yang hanya didukung oleh DPD.

Sumber: merdeka.com