Setelah mendengar penjelasan-penjelasan polisi, dirinya keliru atas pendapat sebelumnya yang menyatakan hukum tajam ke atas namun tumpul ke bawah. Menurutnya, dalam kasus ini tidak ada yang dipolitisasi, polisi hanya melakukan tugas dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya.
"Setelah mendengar penjelasan-penjelasan bagaimana yang terjadi sesungguhnya, kita tidak ingin dipolitisasi dan kita lihat memang tidak ada unsur politisasi," ungkap Fadli.
Dia juga menambahkan untuk kasusnya yang telah dilaporkan saat pilpres sudah ada progres, dan Fadli mengakui kasus ini murni pornografi karena ada unsur Jokowi sebagian orang menginterpretasikan ke Jokowi.
"Ada unsur pornografi, karena ada unsur itu jadi diinterpretasikan lain seperti itu," katanya.
Fadli juga mengatakan masalah ini bisa jadi masukan bagi DPR, mungkin DPR bisa melakukan revisi terhadap Undang-undang agar UU bisa menegakkan hal seperti ini.
"Mungkin DPR bisa melakukan revisi terhadap Undang-undang supaya UU bisa menegakkan, ini masalah aturan main yang lebih tegas," katanya.
Fadli mengatakan proses hukum harus tetap dijalankan namun dirinya beserta keluarga MA, tetap meminta penangguhan penahanan.
"Kita mintakan penangguhan penahanan, karena yang bersangkutan (MA) memang mengalami shock dengan kejadian ini," kata Fadli.
Fadli berharap sekitar satu atau dua hari penangguhan penahanan terhadap MA dikabulkan.
Sebelumnya, Fadli mengaku heran mengapa gara-gara masalah sepele itu, Mabes Polri langsung turun tangan. Dia pun melarang polisi cari muka menahan Arsad.
"Kita akan pelajari. Tidak boleh ada abuse of power. Jangan ada yang cari muka di pemerintahan baru ini, termasuk polisi. Nanti kalau perlu kita akan kunjungi yang bersangkutan," kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).
Sumber: merdeka.com
